Banyuwangi, Aktualrakyat.com – Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2026 sudah diteken DPRD Banyuwangi dan eksekutif.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, menyatakan jika tahun 2026 merupakan tahun kedua dan krusial dalam implementasi RPJMD tahun 2025-2029.
Kebijakan fiskal yang tepat akan menjadi fondasi kuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi kedepan.
Berbagai tantangan dan hambatan pasti ada, dan harus dihadapi. Konsolidasi eksekutif dan legislatif harus kuat dan menjamin reformasi fiskal secara akuntabel dan berkualitas dalam rangka mewujudkan konstruksi APBD yang kuat.
“Kami sepakat atas upaya penguatan fiskal menuju tingkat kemandirian diatas 20 persen dari pagu APBD. Kita optimis dan terus membangun kemandirian APBD menuju pola hubungan instruktif ke pola konsultatif, setidaknya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan,” ucap Michael Edy Hariyanto.
Beberapa catatan penting menjadi penekanan dalam mengiringi kesepakatan terhadap KUA PPAS APBD 2026. Diantaranya perlu dilakukan evaluasi dan penajaman terhadap program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat strategis untuk kebijakan dan kemajuan. Sebab itu agar secara konsisten skor IPM dipertahankan dengan status kategori tinggi dengan terus bersama – sama mendorong langkah nyata di tiga dimensi inti IPM yakni kesehatan,pendidikan dan ekonomi.
“DPRD Banyuwangi sependapat bahwa program dan kegiatan seperti mall orang sehat, jemput bola rawat warga, garda ampuh, siswa asuh sebaya, uang saku siswa miskin, Banyuwangi cerdas, warung naik kelas, teman usaha rakyat, untuk terus dilakukan sebagai upaya nyata dan progresif sekaligus menjadi bagian ikhtiar dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengurangi kemiskinan,” imbuh Michael
