BANYUWANGI, Aktualrakyat.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027. Skema tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi kepadatan di jalur penyeberangan utama Ketapang-Gilimanuk.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara yang akrab disapa Made, mengatakan kesiapan jalur alternatif menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Menurutnya, penyeberangan Ketapang-Gilimanuk merupakan salah satu jalur penghubung utama Jawa-Bali yang memiliki aktivitas tinggi. Karena itu, antisipasi lonjakan kendaraan perlu dilakukan sejak dini melalui koordinasi lintas sektor.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai menyiapkan alternatif penyeberangan. Ini merupakan upaya antisipasi yang penting agar lonjakan kendaraan saat Nataru tidak sepenuhnya bertumpu di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk,” ujar Made.
Dia menilai, keberadaan Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali dapat menjadi pilihan tambahan bagi pengguna jasa penyeberangan.
Terlebih, berdasarkan rencana yang dibahas dalam rapat koordinasi, ketiga pelabuhan tersebut diproyeksikan mampu melayani hingga 500 kendaraan. Dukungan 13 kapal penyeberangan juga menjadi bagian dari skema penguatan layanan alternatif tersebut.
Made berharap seluruh persiapan dilakukan secara matang, mulai dari kesiapan armada, fasilitas pelabuhan, hingga pengaturan jadwal operasional. Sehingga, layanan alternatif benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Jangan sampai alternatif sudah disiapkan, tetapi fasilitas dan pelayanannya belum optimal. Penerangan, toilet, akses masuk, hingga sistem pengawasan harus dipastikan siap sebelum operasional dimulai,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan. Menurutnya, pengalihan kendaraan harus disertai manajemen lalu lintas yang jelas agar tidak memunculkan persoalan baru di jalan menuju pelabuhan.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, ASDP, Pelindo, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
Made juga menilai usulan subsidi biaya penyeberangan hingga 100 persen atau gratis di pelabuhan alternatif perlu menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan jalur alternatif dan mengurangi beban lintasan utama.
“Kalau memungkinkan ada subsidi tarif, tentu bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan pelabuhan alternatif. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kebijakan tersebut bisa memberikan kemudahan sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan,” ungkapnya.